Pemkab dan BPS Purbalingga Rumuskan Data Sektoral

PURBALINGGA — Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga merumuskan teknis pengisian data sektoral. Pembahasan itu dilakukan karena organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga belum memiliki acuan atau indikator baku untuk membuat dan mengirimkan data.

Indikator data sektoral perlu disamakan

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi Dinkominfo Purbalingga, Sugiman, saat sosialisasi dan penyatuan persepsi tentang Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga, Kamis (31/3/2022). Kegiatan berlangsung di aula Dinkominfo Purbalingga dan dihadiri OPD yang berhubungan dengan statistik, termasuk Bappelitbangda dan BPS Purbalingga.

Sugiman mengatakan, banyak data sektoral OPD yang berkaitan dengan data strategis Purbalingga belum dikategorisasi sesuai indikator. Dinkominfo, Bappeda, dan BPS perlu menyamakan persepsi mengenai indikator yang menjadi acuan pengisian data sektoral sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

“Kita rumuskan bersama data apa saja yang indikatornya kita bicarakan bersama sebagai acuan pengisian data OPD di Purbalingga,” kata Sugiman. Ia menambahkan, data dibutuhkan sebagai pijakan pengambilan kebijakan pemerintah sehingga pengerjaannya harus presisi.

Sosialisasi dilanjutkan hingga tingkat bawah

Hermanto dari BPS Purbalingga menyatakan Perbup Nomor 7 Tahun 2021 sudah menjelaskan data secara komprehensif. Menurut dia, langkah berikutnya ialah merumuskan teknis secara mendetail dan melakukan sosialisasi hingga tingkat bawah.

Baca berita lain di Purbalingga