TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
SALATIGA

Pemeriksaan LKPD 2025 Dimulai, Salatiga Siap Kooperatif

Pemeriksaan LKPD
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (2/4/2026)
Pelaku
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG.
Pemeriksaan
LKPD Tahun Anggaran 2025
Lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Lokasi
Ruang Kalitaman, Lantai 2 Gedung Setda

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Ruang Kalitaman, Lantai 2 Gedung Setda, Kamis (2/4/2026). Pemeriksaan LKPD tersebut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan formal oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Fokus pemeriksaan LKPD pada kemandirian fiskal

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan fokus utama pemeriksaan tahun ini adalah penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah. BPK mendorong pemerintah daerah menerapkan disiplin tinggi terhadap prioritas pembangunan.

“Kemandirian fiskal daerah harus ditingkatkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat. Kami juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja pegawai agar ruang fiskal daerah lebih leluasa untuk program-program yang memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” ujar Bobby dalam paparannya.

Digitalisasi dan optimalisasi pendapatan daerah

Selain aspek fiskal, BPK RI menyoroti transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Sistem tersebut dipandang penting untuk memperbaiki tata kelola data, mencegah celah korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam bidang pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui implementasi opsen pajak kendaraan bermotor turut menjadi catatan. Kenaikan pendapatan perlu diikuti kualitas belanja yang lebih baik melalui prinsip spending less, spending well, and spending wisely.

BPK juga menekankan pemenuhan mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bobby menyebut hasil pemeriksaan harus mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan di tengah perubahan global yang dinamis.

Menanggapi arahan tersebut, Robby menyatakan jajaran Pemerintah Kota Salatiga siap bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Kehadiran jajaran eksekutif dalam entry meeting itu disebut sebagai bentuk komitmen Kota Salatiga dalam menjaga predikat akuntabilitas keuangan daerah.

Baca berita lain di Salatiga