Tiga Layanan Hukum Disiapkan untuk KONI Jepara

Tiga Layanan hukum disiapkan bagi KONI Kabupaten Jepara setelah organisasi itu menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jepara pada Kamis (24/9/2026). Kesepakatan tersebut memberi ruang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menangani kebutuhan bantuan hukum, memberikan pertimbangan, dan menjalankan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dukungan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi olahraga di Kabupaten Jepara.

Bagi KONI Kabupaten Jepara, layanan itu berkaitan dengan kegiatan pembinaan atlet, pengembangan cabang olahraga, serta penyelenggaraan aktivitas keolahragaan. Pelaksanaan kegiatan organisasi juga menyentuh urusan administrasi, hak, kewajiban, dan hubungan hukum. Karena itu, kerja sama dengan Kejari Jepara menjadi dasar koordinasi saat muncul persoalan yang berada dalam lingkup perdata dan tata usaha negara. Tiga Layanan tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi dan mekanisme yang berlaku.

Tiga Layanan Berasal dari MoU

Tiga Layanan yang tercantum dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Bantuan hukum ditujukan untuk membantu penanganan perkara yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Pertimbangan hukum digunakan untuk mendapatkan pandangan hukum sebelum keputusan diambil. Sementara itu, tindakan hukum lain dilaksanakan sesuai kewenangan Kejaksaan.

Ruang lingkup kerja sama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili kepentingan hukum pihak yang memperoleh bantuan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan pola tersebut, setiap permintaan pendampingan tidak berdiri di luar aturan, melainkan diproses sesuai kebutuhan dan batas kewenangan yang dimiliki Kejaksaan. Pelaksanaan Tiga Layanan juga tetap mengacu pada ruang lingkup kesepakatan.

Pertimbangan hukum dapat menjadi masukan bagi KONI Kabupaten Jepara ketika menghadapi persoalan tertentu. Layanan ini memberi kesempatan kepada organisasi untuk meminta pandangan mengenai aspek perdata maupun tata usaha negara sebelum menjalankan kegiatan atau menetapkan kebijakan. Keputusan organisasi tetap berada pada pihak yang berwenang, sedangkan pendampingan diberikan dalam lingkup layanan hukum.

Selain bantuan dan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain menjadi bagian dari Tiga Layanan yang disepakati. Bentuk layanan tersebut diberikan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sesuai kewenangan Kejaksaan. Ketiga layanan tidak berjalan terpisah dari ketentuan yang mengatur pelaksanaan fungsi Kejaksaan.

Koordinasi Melibatkan Unsur Daerah

Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara, S.H., M.H., bersama Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara beserta jajaran. Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Jepara ikut hadir. Setda Jepara Ari Bahtiar dan Ketua KONI Jepara Miftah Arifin juga tercatat hadir pada agenda tersebut.

Agung mengatakan kerja sama itu memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi olahraga di Kabupaten Jepara. Fokus koordinasi berada pada persoalan hukum yang mungkin berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KONI. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangkaian acara penandatanganan pada Kamis (24/9/2026).

Kesepakatan tersebut juga membuka jalur komunikasi ketika KONI membutuhkan dukungan dalam menghadapi perkara perdata atau tata usaha negara. Bantuan hukum diberikan berdasarkan kepentingan organisasi dan mekanisme yang berlaku. Pendampingan itu dapat membantu memastikan urusan hukum ditangani secara terarah, tanpa melepaskan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dukungan Hukum untuk Tata Kelola

KONI memiliki peran dalam mendukung pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga di tingkat kabupaten. Peran itu berjalan bersama penyelenggaraan kegiatan keolahragaan yang membutuhkan pengelolaan administrasi. Dalam konteks tersebut, kerja sama hukum dapat digunakan saat organisasi memerlukan pandangan mengenai hubungan hukum, hak, kewajiban, atau persoalan administratif yang termasuk bidang Datun.

Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara bersama jajaran hadir ketika landasan kerja sama ditandatangani. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi kedua pihak untuk menjalankan koordinasi sesuai kebutuhan dan aturan. Agung menjelaskan, “Melalui kerja sama ini, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada KONI Kabupaten Jepara.”

Penjelasan lain menyebut Jaksa Pengacara Negara memiliki peran memberikan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai kewenangannya. Ketiga layanan dalam MoU tidak berjalan terpisah dari ketentuan yang mengatur pelaksanaan fungsi Kejaksaan. Setiap pendampingan akan mengacu pada ruang lingkup kesepakatan serta mekanisme yang telah ditetapkan. Tiga Layanan itu menjadi bentuk dukungan hukum bagi pelaksanaan tugas organisasi.

Kerja sama Kejari Jepara dan KONI Kabupaten Jepara mulai memiliki landasan setelah penandatanganan pada Kamis (24/9/2026). Melalui kesepakatan itu, KONI dapat memperoleh Tiga Layanan hukum sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan Kejaksaan menjalankan dukungan berdasarkan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU tersebut menandai dimulainya landasan kerja sama antara Kejari Jepara dan KONI Kabupaten Jepara. Kedua pihak membangun komunikasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Dukungan berupa bantuan dan pertimbangan hukum dapat digunakan ketika organisasi menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan KONI.

Dalam pelaksanaannya, setiap permintaan layanan tetap diproses berdasarkan aturan dan batas kewenangan. KONI dapat memperoleh pandangan hukum sebelum mengambil keputusan, sementara Jaksa Pengacara Negara memberikan layanan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Tiga Layanan dalam kerja sama tersebut mendukung koordinasi hukum bagi tata kelola organisasi.

Baca berita lain di Jepara