SILPA APBD Purbalingga 2017 Capai Rp 114,4 Miliar

SILPA APBD Purbalingga per 31 Desember 2017 tercatat Rp 114.438.867.487. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp 160.236.910.033. Data itu disampaikan Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga saat penyerahan Laporan Keuangan Daerah 2017.

SILPA APBD Purbalingga Menutup Defisit

Purbalingga mengalami defisit anggaran Rp 55,7 miliar pada akhir 2017 karena belanja daerah lebih besar daripada pendapatan. Namun, penerimaan pembiayaan tercatat lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan, dengan selisih Rp 170,2 miliar.

“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” kata Dyah.

Pendapatan dan Belanja Daerah 2017

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga setelah perubahan terealisasi Rp 1,957 triliun. Pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp 355,8 miliar, dana perimbangan pemerintah pusat Rp 1,4 triliun, dana perimbangan pemerintah provinsi Rp 161,7 miliar, serta pendapatan daerah yang sah dari hibah dan sumber lainnya Rp 10,2 miliar.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp 2,013 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi nonpermanen yang disalurkan melalui sejumlah OPD.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penguatan struktur modal BUMD serta lembaga perbankan daerah, termasuk penyertaan modal pada sejumlah perusahaan daerah dan PT BPD Jawa Tengah.

Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Purbalingga 2017, pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, masih terdapat 11 temuan dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 9 temuan terkait sistem pengendalian intern laporan keuangan.

Baca berita lain di Purbalingga