1.217 Anak Tidak Sekolah Kembali Belajar

Sebanyak 1.217 anak tidak sekolah (ATS) dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Semarang bersedia kembali belajar sampai pertengahan triwulan IV 2026. Data itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Pendidikan di aula Kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Jumat (6/11/2026) pagi.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Imam Ros Wahyudi, menjelaskan capaian tersebut berkaitan dengan pendampingan dan penanganan berdasarkan hasil verifikasi serta validasi setiap anak secara by name by address (BNBA).

“Sampai awal November 2026 ini, proses verval di Kabupaten Semarang berjalan lancar dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah,” kata Imam.

Data anak tidak sekolah yang telah diverifikasi

Disdikbudpora mencatat 4.119 anak tidak sekolah telah diverifikasi. Mereka terdiri atas anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan. Latar belakangnya beragam, antara lain pekerja anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dalam kondisi rentan lainnya.

Imam menekankan pentingnya mencegah anak putus sekolah. Ia meminta kepala sekolah dan jajarannya mencermati murid yang minat belajarnya menurun. Jika seorang murid tidak masuk selama tiga hari atau lebih bukan karena sakit, sekolah diminta melakukan kunjungan ke rumah dan segera melakukan intervensi.

Penanganan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai penyebabnya. Sekolah dapat berkoordinasi dengan Disnaker jika anak bekerja, DP3AKB apabila terkait kekerasan, dan Dinas Sosial jika terdapat masalah sosial.

Posko ATS dan usulan dukungan pendidikan

Pada 2027, Disdikbudpora akan menyiapkan posko pengaduan dan penanganan anak tidak sekolah di tingkat kecamatan. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, juga menyampaikan perlunya unit pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan untuk menampung anak putus sekolah dan penyandang disabilitas.

Joko mendorong Pemerintah Kabupaten Semarang menganggarkan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) bagi anak yang melanjutkan ke kelompok belajar (Kejar) dari tingkat SD sampai SMA. Menurut dia, biaya itu dapat membantu memenuhi kebutuhan lain, termasuk ongkos transportasi.

Baca berita lain di Jawa Tengah