Prayoga, Koordinator Nasional Santri Digital Center, mengingatkan publik agar tidak larut dalam narasi negatif tentang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia meminta setiap isu disikapi secara objektif sehingga tidak berubah menjadi penghakiman opini. Pernyataan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
Bagi Prayoga, isu yang berkaitan dengan pejabat publik tidak cukup dinilai dari ramai atau tidaknya pembicaraan. Yang menjadi pegangan adalah fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan tuduhan yang diulang tanpa pembuktian.
“Yang perlu dilihat adalah fakta dan bukti, bukan sekadar narasi yang terus diulang. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Kalau ada tuduhan, harus dibuktikan. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi penghakiman dan pembunuhan karakter,” ujar Prayoga.
Masyarakat, lanjut Prayoga, perlu melihat sosok Dasco secara utuh, termasuk peran yang dijalankannya sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Ia tidak menolak kritik. Menurut Prayoga, demokrasi justru memerlukan kritik dan pengawasan, asalkan keduanya berdiri di atas informasi yang jujur dan penghormatan pada fakta.
Salah satu yang ia minta dicermati adalah keterlibatan Dasco dalam mengawal pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang menginisiasi percepatan pembahasan sejak Agustus 2025 dan mengawal prosesnya hingga disahkan pada 19 November 2026.
Dalam prosesnya, DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat guna menampung aspirasi masyarakat, para pakar, dan beragam organisasi. Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026 pun dipimpin langsung oleh Dasco.
“Fakta-fakta seperti ini juga harus menjadi bagian dari penilaian publik. Kita tidak boleh hanya sibuk membicarakan isu negatif, tetapi mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap seorang pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan adil,” katanya.
“Santri Digital Center mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayun. Jangan mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari hentikan penghakiman berbasis opini dan kembalikan diskusi publik pada fakta, bukti, serta argumentasi yang sehat,” tutupnya.